b. yudhiarto

Issue politik dinasti kembali muncul jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa tidak ada pelarangan bagi kerabat pejabat publik mengikuti kontestasi pemilihan kepada daerah. Benar bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang kerabat pejabat publik  mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pelarangan terhadap hal itu sama artinya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Saya meyakini statement menkopolhukam paralel dengan pemahaman masyarakat tentang politik dinasti. Namun, ketiadaan aturan hukum tidak diartikan sebagai keleluasaan bersikap, tetapi sebagai kesempatan pejabat publik untuk mengaktualisasikan sikap bijak sebagai pemimpin. Saya berpendapat bahwa resistensi masyarakat terhadap politik dinasti  merepresentasikan tuntutan keteladanan, bukan  persoalan hukum dan nepotisme. Sulit disanggah bahwa seorang pejabat publik tidak akan terganggu konsentrasi