Skip to main content

China ialah Ancaman !!!!



Lembaga Survei Media Nasional (median) kembali menyelenggarakan survei tanggal 16-21 Agustus 2020.

Salah satu pertanyaan diajukan ialah negara yang menjadi ancaman bagi Republik Indonesia.

Hasilnya survei tersebut menempatkan lima negara berpotensi menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelima negara dan hasil suvei sebagai berikut :
China (31,5 %)
Amerika Serikat (10,8 %)
Malaysia (4,3 %)
Israel (3,9 %)
Myanmar (3,0 %)

Hasil survei tersebut membuktikan keresahan rakyat saat ini terhadap satu negara : China !!

Keresahan rakyat terhadap China terbagi menjadi tiga sebab, yaitu :
Tenaga kerja China (19,2 %)
Issue Laut China Selatan (6,8 %)
Ancaman Kedaulatan NKRI (6,8 %).

China akan memiliki persentase hasil survei lebih tinggi bila diajukan satu pertanyaan : KOMUNISME. 

Kenapa demikian ?

Ada dua sebab komunisme tidak bisa tumbuh di Indonesia.

Satu. Komunisme ialah musuh setiap umat beragama. Hal tersebut secara nyata bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat sulit mengubah keyakinan setiap rakyat dengan komunisme.

Dua. Komunisme di Indonesia merupakan mimpi buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Komunisme menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dua kali memberontak. Hasil dua kali pemberontakan itu ialah kegagalan. Bangsa Indonesia tidak memberi ruang bagi komunisme untuk bangkit dan melakukan pemberontakan ketiga kali dan selanjutnya !!!

(***)











Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Masuk Angin

Tadi malam udara Kota Jakarta sangat dingin  karena hujan. Wanita yang melahirkanku masuk angin jadinya.  Penyakitnya wong ora duwe ya masuk angin. Mau dibawa ke rumah sakit tentu dikatakan  berlebihan.  Khawatir diketawain   BPJS Kesehatan. Masuk angin wae  ke rumah sakit. Lalu beliau minta tolong kepadaku untuk kerikan dan pijat di badan. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua... cieee .... Yaa harus melakukan yang diminta. Insya Allah. Ibuku kerap kerikan bila masuk angin. Itu karena kami wong cilik  sehingga  nggak cukup duit pergi ke dokter dan menebus obat ke apotek.  Ibuku juga bukan orang pintar yang minum Tolak Angin saat masuk angin.  Cukup kerikan sambil melestarikan warisan leluhur dalam pengobatan. Bismillah . Nyuwun bagas waras. Kuambil minyak gosok dan urut, uang logam Rp 1000 warna perak-kuning dan Rp 500 warna kuning serta tissue yang berada di wadahnya. Konon, harga kedua uang logam tersebut saat ini mencapai ratusan juta loh... Kuputarkan lagu lagu lawas k
Post a Comment
Read more

Ora Opo Opo

Senin pagi ini Jakarta tampak mendung. Matahari enggan menampakkan sinarnya. Tak seperti beberapa hari sebelumnya.   Hari ini tanggal 13 Juli 2020 dimulainya tahun ajaran baru bagi anak sekolah di semua jenjang. Semoga saja suasana mendung pagi ini bukan firasat tentang suramnya kualitas pendidikan di saat pandemi Corona yang belum menunjukkan kapan akan berakhir. Allahu A'lam . Saya tetiba teringat  ketika menjadi siswa baru di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Dulu, para murid baru mengawali sekolah di tingkat SMP dan SMA  dengan mengikuti upacara penerimaan siswa baru di hari Senin. Saat itu pula semua siswa saling berkenalan sesama mereka. Setelah mereka saling kenal maka pendidikan wajib yang harus diikuti ialah Penataran P4 (Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dilakukan selama satu minggu. Itu berlaku bagi murid baru tingkat SMP dan SMA. Jaman sekarang  istilah yang tepat menganalogikan hal di atas ialah MOS (Masa Orientas
Post a Comment
Read more

Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN

Menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi idaman bagi sebagian besar orang. Jaminan pensiun, kenyamanan kerja dan berbagai fasilitas merupakan beberapa alasan yang menjadi motivasi meraih pekerjaan sebagai ASN. Menyandang status ASN tidak selalu menjadi  kabar gembira. Setidaknya hal itu terjadi di lingkungan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status pegawai KPK sebagai ASN tertuang dalam Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut merupakan konsekuensi yuridis terhadap Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Nomor 19 Tahun 2019. Alih status pegawai KPK sebagai ASN sejatinya bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Memberantas Korupsi  (United Nations Convention Againts Corruption)  dimana Indonesia ikut meratifikasi hal itu. PP No. 41 Tahun 2020 memperlihatkan bahwa saat ini  keberadaan KPK merupakan  bagian dari pemerintah
Post a Comment
Read more