Skip to main content

Memaknai Kemerdekaan



Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa agung bagi rakyat Indonesia. Sebagai peristiwa agung, proklamasi kemerdekaan memiliki sejumlah makna yang tetap harus selalu diingat selama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Satu. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan seluruh bangsa Indonesia  mengusir penjajah.

Penjajahan yang berlangsung sekian lama menjadi sebab penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia.

Penderitaan panjang akibat penjajahan tidak menyurutkan semangat dan tekad para pahlawan bangsa  meraih kemerdekaan. Keadaan tersebut justru semakin membakar semangat para pahlawan bangsa untuk tidak surut langkah berjuang melawan penjajah. Tidak ada kata menyerah hingga kemerdekaan rakyat Indonesia tercapai.

Nilai teladan para pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan ialah semangat berjuang dan rela berkorban dalam segala hal demi terwujudnya kemerdekaan yang didambakan.

Selain nilai teladan yang diwariskan, perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan ialah sebuah amanah tentang proses berkelanjutan. 

Mereka berjuang meraih kemerdekaan. Generasi setelahnya diharapkan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dua. Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan deklarasi kepada dunia bahwa telah berdiri tegak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah bangsa merdeka, Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara. 

Kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal merupakan dua bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nilai kedaulatan internal sebagai bangsa merdeka memberikan ruang bagi Republik Indonesia untuk mendaya-gunakan seluruh potensi yang ada di NKRI demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera secara lahir maupun bathin. 
Sementara itu, nilai kedaulatan eksternal merupakan jalan Bangsa Indonesia untuk bebas  menjalin hubungan dengan negara manapun dan aktif di berbagai kegiatan internasional sehingga dapat mewujudkan perdamaian dunia yang berasaskan adanya kemerdekaan setiap bangsa.

Kedua kedaulatan Bangsa Indonesia merupakan penghalang bagi sejumlah pihak di luar Bangsa Indonesia untuk mengambil peran dalam mementukan kebijakan Republik Indonesia sebagai bangsa merdeka.

Tiga. Kemedekaan Indonesia merupakan titik awal perjalanan tiada akhir dari proses berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Terciptanya masyarakat adil dan makmur tidaklah serta-merta turun dari langit sebagaimana jatuhnya air hujan. Serangkaian usaha untuk mencapai tujuan harus direncanakan dan dilakukan.

Satu tujuan pokok dan utama dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur ialah menciptakan rakyat Indonesia yang merdeka dari kebodohan dan merdeka dari kemiskinan.

Terciptanya rakyat Indonesia yang merdeka dari kebodohan dan kemiskinan merupakan bekal utama membangun NKRI di segala bidang kehidupan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

MERDEKA !!!!!

(***)








Comments

Popular posts from this blog

Masuk Angin

Tadi malam udara Kota Jakarta sangat dingin  karena hujan. Wanita yang melahirkanku masuk angin jadinya.  Penyakitnya wong ora duwe ya masuk angin. Mau dibawa ke rumah sakit tentu dikatakan  berlebihan.  Khawatir diketawain   BPJS Kesehatan. Masuk angin wae  ke rumah sakit. Lalu beliau minta tolong kepadaku untuk kerikan dan pijat di badan. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua... cieee .... Yaa harus melakukan yang diminta. Insya Allah. Ibuku kerap kerikan bila masuk angin. Itu karena kami wong cilik  sehingga  nggak cukup duit pergi ke dokter dan menebus obat ke apotek.  Ibuku juga bukan orang pintar yang minum Tolak Angin saat masuk angin.  Cukup kerikan sambil melestarikan warisan leluhur dalam pengobatan. Bismillah . Nyuwun bagas waras. Kuambil minyak gosok dan urut, uang logam Rp 1000 warna perak-kuning dan Rp 500 warna kuning serta tissue yang berada di wadahnya. Konon, harga kedua uang logam tersebut saat ini mencapai ratusan juta loh... Kuputarkan lagu lagu lawas k

Ora Opo Opo

Senin pagi ini Jakarta tampak mendung. Matahari enggan menampakkan sinarnya. Tak seperti beberapa hari sebelumnya.   Hari ini tanggal 13 Juli 2020 dimulainya tahun ajaran baru bagi anak sekolah di semua jenjang. Semoga saja suasana mendung pagi ini bukan firasat tentang suramnya kualitas pendidikan di saat pandemi Corona yang belum menunjukkan kapan akan berakhir. Allahu A'lam . Saya tetiba teringat  ketika menjadi siswa baru di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Dulu, para murid baru mengawali sekolah di tingkat SMP dan SMA  dengan mengikuti upacara penerimaan siswa baru di hari Senin. Saat itu pula semua siswa saling berkenalan sesama mereka. Setelah mereka saling kenal maka pendidikan wajib yang harus diikuti ialah Penataran P4 (Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dilakukan selama satu minggu. Itu berlaku bagi murid baru tingkat SMP dan SMA. Jaman sekarang  istilah yang tepat menganalogikan hal di atas ialah MOS (Masa Orientas

Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN

Menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi idaman bagi sebagian besar orang. Jaminan pensiun, kenyamanan kerja dan berbagai fasilitas merupakan beberapa alasan yang menjadi motivasi meraih pekerjaan sebagai ASN. Menyandang status ASN tidak selalu menjadi  kabar gembira. Setidaknya hal itu terjadi di lingkungan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status pegawai KPK sebagai ASN tertuang dalam Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut merupakan konsekuensi yuridis terhadap Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Nomor 19 Tahun 2019. Alih status pegawai KPK sebagai ASN sejatinya bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Memberantas Korupsi  (United Nations Convention Againts Corruption)  dimana Indonesia ikut meratifikasi hal itu. PP No. 41 Tahun 2020 memperlihatkan bahwa saat ini  keberadaan KPK merupakan  bagian dari pemerintah