Gosip Reshuffle

Relawan Jokowi - Ma'ruf Amin menyatakan bahwa akan ada reshuffle kabinet terhadap Nadiem Makarim, Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan. Kedua menteri dan satu menteri koordinator tersebut akan dicopot dan digeser dari jabatan semula.

Menyikapi statement relawan Jokowi-Ma'ruf tersebut, saya sama sekali tidak mempercayainya. Statement tersebut lebih mirip sebagai gosip murahan dalam infotainment.

Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden telah mengakhiri kontestansi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Sehingga, relawan tidak lagi memiliki relevansi dalam memberikan informasi mengenai tugas presiden.

Bila di kemudian hari pernyataan statement tentang reshuffle terhadap tiga menteri dan satu menteri koordinator itu benar, hal tersebut merupakan kekacauan birokrasi di lembaga kepresidenan. Tidak seharusnya informasi reshuffle disampaikan oleh relawan kampanye pemilihan presiden.

Informasi awal reshuffle masih mungkin bisa dipercaya kebenarannya bila disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau pejabat di lingkaran Istana.

Secara pribadi saya tidak mempercayai Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogratif secara mutlak dalam melakukan reshuffle kabinet. Presiden pasti mengakomodasi kepentingan partai pendukung demi stabilitas pemerintahan yang dipimpinnya.

Berkaca pada dua periode pemerintahan Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono dan periode pertama Presiden Joko Widodo, reshuffle kabinet selalu ditandai dengan berkumpulnya para pemimpin partai politik pendukung pemerintahan.

Kita bisa saksikan di berbagai media bahwa akhir akhir ini tidak ada pertemuan antara presiden dan petinggi sejumlah partai politik. Dengan demikian, statement relawan Jokowi-Ma'ruf bahwa akan dilakukan reshuffle kabinet dapat terbantahkan.

(***)