Republik Cukong

Mahfud MD kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) tersebut menyatakan bahwa 92 % kepala daerah dibiayai oleh cukong. 

Bagi saya, pernyataan menkopolhukam tidak lagi mengejutkan. Pernyataannya saya tafsirkan sebagai konfirmasi  terhadap sejumlah gosip bahwa selalu ada penyandang dana dalam kegiatan kampanye seorang kepala daerah.

Akibat adanya dukungan cukong sangat mudah ditebak. Yakni, terjadi korupsi kebijakan oleh kepala daerah yang bertujuan menguntungkan kepentingan para  cukong. 

Bilangan 92 % bila dinyatakan dengan angka, maka ada sebanyak 31 gubernur dari 34 provinsi dan 472 bupati/walikota dari 514 kabupaten/kotamadya yang bekerja untuk komplotan cukong.

Sangat mustahil komplotan cukong  tidak mendapat keuntungan dari sejumlah dana yang mereka gelontorkan. Mereka ialah para investor yang selalu berharap mendapat keuntungan berlebih dari  kepala daerah yang mereka biayai. 

Pernyataan Mahfud MD tersebut semakin membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam kontestasi kepala daerah. Janji manis kepala daerah untuk berbuat begini dan begitu demi kesejahteraan rakyat ialah sebuah oase harapan. Alih alih bekerja demi kesejahteraan rakyat daerah, kepala daerah justru sibuk bekerja untuk membalas jasa terhadap komplotan cukong. Akhirnya, kemakmuran hanya milik cukong. 

Bila cukong berlomba lomba mendanai calon kepala daerah untuk menjadi raja raja kecil, sangat lebih mungkin lagi komplotan cukong  kompak membiayai kampanye calon  pemimpin nasional. 

(***)