Beragam tanggapan muncul. Di ranah media sosial (medsos) berkembang pemikiran liar bahwa usulan tersebut mirip cara Partai Komunis Indonesia (PKI) mengusulkan agar kaum buruh dan petani dipersenjatai. Saya pribadi, tidak sampai sejauh itu berpikirnya. Terlalu paranoid.
Izin kepemilikan senjata api sudah ada di Indonesia. Tetapi, pemberian izin kepemilikan senjata api hanya bisa diberikan kepada individu terkait dengan jabatan/pekerjaan dengan tingkat resiko/ancaman tinggi. Jadi, usulan kepemilikan senjata api sejatinya bukan hal baru.
Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ialah tugas Kepolisisan Republik Indonesia (Polri). Di sisi lain, setiap warga negara juga wajib menjaga keselamatan dirinya dan tidak bisa sepenuhnya menyandarkan keselamatan diri kepada Polri.
Saya sebagai warga negara sangat tidak setuju dengan usulan Ketua MPR. Izin kepemilikan senjata api dengan tujuan membela diri sejauh ini belum ada studi yang menunjukkan keefektivannya. Justru, adanya kemudahan masyarakat memiliki senjata api akan muncul sejumlah permasalahan baru.
Polri merupakan institusi negara yang berwenang dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata. Bila Polri memberikan izin kepemilikan senjata secara mudah, hal tersebut malah menelanjangi kemampuan Polri dalam menjaga dan memelihara keamanan. Seolah-olah Polri sudah tidak mampu menjalankan tugasnya dan menyerahkan kewajiban menjaga keamanan kepada setiap individu.
Di negara manapun, angka kejahatan selalu berbanding lurus dengan jumlah senjata api beredar di masyarakat. Tidak pernah ada studi yang menyatakan bahwa angka kejahatan berbanding terbalik dengan jumlah senjata api beredar di masyarakat.
Di Indonesia, trend kenaikan kriminalitas tetap terjadi meskipun ada syarat sangat ketat dalam izin kepemilikan senjata api.
Apa yang terjadi bila izin kepemilikan senjata api dipermudah ?
Saya tidak bisa membayangkan kengerian yang akan terjadi.
Kemudahan dalam izin kepemilikan senjata api sangat mungkin menimbulkan aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api. Penembakan, bunuh diri, intimidasi, pasar gelap senjata, merupakan beberapa peristiwa potensial terjadi akibat hal tersebut.
Keadaan ini bertolak belakang dengan yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Sebagian besar rakyat AS mendukung diberlakukannya pelarangan kepemilikan senjata api. Banyaknya fenomena penembakan massal menjadi salah satu latar belakang munculnya dukungan tersebut. Fenomena tersebut didukung data empirik bahwa pada tahun 2017 terdapat 120,5 senjata api untuk 100 penduduk. Artinya, peningkatan jumlah senjata api sebagai alat bela diri tidak menjamin meningkatnya tingkat keamanan, justru sebaliknya. Tentu itu sebuah paradoks.
Bila tujuan utama kepemilikan senjata api untuk menjaga diri, maka solusi yang tepat ialah adanya dukungan riil terhadap peningkatan kekuatan Polri dalam tugasnya menjaga keamanan dan penegakan hukum.
Pilihan memberi kemudahan kepemilikan senjata api bukan menjadi opsi elegant dilakukan.
Tahun 2014, Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan bahwa saat itu rasio Polri terhadap masyarakat ialah 1:575 sedangkan rasio ideal ialah 1:300.
Tahun 2017, Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri, Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto masih tetap menyatakan bahwa rasio ideal Polri terhadap masyarakat tetap 1:300, sementara saat itu rasio yang ada 1:750.
Kedua statement di atas mengindikasikan bahwa rasio personil Polri terhadap masyarakat merupakan salah satu faktor utama terciptanya keamanan di masyarakat.
Di balik usulan Ketua MPR, saya menilai bahwa usulan itu sebagai alat promosi terhadap suatu event yang segera akan digelar yakni : Lomba Asah Kemahiran Menembak bagi para pemilik izin khusus senjata api bela diri. Kegiatan tersebut memperebutkan piala Ketua MPR. Kebetulan, Bambang Soesatyo menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Bela Diri (DPP Perikhsa) dan Anggota Dewan Penasehat Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin).
Sekali lagi. Tak perlu ditanggapi serius adanya usulan Ketua MPR tersebut.
Capek dech....!!!!!
(***)
Comments
Post a Comment