Tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh pria bernama lengkap Sigit Purnomo Syamsuddin Said mengenai hal itu. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen OTDA), Akmal Malik, menegaskan hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada aturan mengenai larangan mewarnai rambut bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
Ketiadaan aturan sebagai landasan hukum pelarangan mewarnai rambut memberi arti bahwa setiap kepala daerah di Indonesia bebas menentukan style warna rambut sesuai kemauan masing-masing. Sangat mudah dipahami.
Namun, ketiadaan aturan hukum tentang style warna rambut bukan berarti setiap pejabat negara bebas bertindak sekehendaknya. Satu penilaian tidak kalah penting daripada aturan hukum ialah etika.
Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu ethos.
Menurut Bertens, etika memiliki dua bentuk : tunggal dan jamak.
Dalam bentuk tunggal, ethos diartikan sebagai kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir.
Sedangkan dalam bentuk jamak, ethos memiliki arti berupa adat kebiasaan.
Kedua bentuk ethos tersebut memiliki satu kesamaan yaitu : kebiasaan.
Sehingga, saya maksudkan kata etika sebagai kebiasaan.
Saya memahami dan menerima sikap mendagri memberi teguran kepada Pasha. Teguran berisi penilaian bahwa warna rambut Pasha tidak sesuai etika. Tindakan mendagri bukan sebuah pelanggaran etika karena pejabat lebih tinggi berwenang memberikan teguran kepada pejabat lebih rendah. Hal tersebut terkait dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Kemendagri dibawah kepemimpinan Mendagri yaitu pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Benar nggak ?
Selanjutnya. Jika warna rambut pirang Pasha dikatakan melanggar etika, lantas kenapa warna rambut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tidak dikatakan melanggar etika.
Sejauh ini saya belum menemukan laporan berita tentang hal di atas. Bila pun berita tersebut telah ada, maka saya coba menguraikan.
Ganjar Pranowo lebih dahulu memiliki warna rambut abu-abu jauh sebelum ia menjabat Gubernur Jawa Tengah. Setidaknya, ia telah memiliki style warna rambut abu-abu sejak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi, tidak ada perubahan style rambut pada diri Ganjar Pranowo.
Andaikan. Sekali lagi andaikan. Ganjar Pranowo memiliki warna rambut hitam sejak menjabat Gubernur Jawa Tengah, kemudian ia mengubah style warna rambut menjadi abu-abu, hal itu lebih bisa diterima di lingkungan pejabat negara karena kelaziman (kebiasaan) warna rambut orang Indonesia berwarna hitam dan beruban yang lebih dekat derajat warna dengan abu-abu.
Saya tidak dalam kapasitas mendukung dan menentang satu dari yang lain.
Teguran Mendagri terhadap Wakil Walikota Palu semestinya tidak perlu terjadi bila salah satu pihak bersikap profesional.
Sikap profesional yang bagaimana ?
Pejabat pemerintah pusat dan daerah tentu sebelumnya memiliki pekerjaan (karier) di bidang pemerintahan maupun non-pemerintahan. Background Pasha sebagai musisi hampir semua khalayak mengetahui.
Ketika Pasha menjabat wakil walikota Palu, predikat tersebut tetap melekat pada dirinya selama masa periode jabatan yang diemban. Bukan berarti ia tidak berhak melakukan pekerjaan di bidang lain. Tentu berhak. Tapi, predikat sebagai wakil walikota membuat ia terikat dengan kewajiban menjaga wibawa jabatan.
Berkaitan dengan warna rambut pirang, Pasha mengaku bahwa ia mewarnai rambutnya untuk tujuan syuting video klip kolaborasi dengan Fladica. Semestinya Pasha bisa bersikap tegas. Ketika ia terlibat dalam pembuatan video klip, hak dia sepenuhnya mengganti style rambut dengan warna yang ia kehendaki.
Namun, ketika job syuting video klip berakhir, secepatnya ia tidak membawa "karakter" video klip ke dalam tugas pentingnya sebagai pejabat pemerintah. Ini kritik saya kepada Pasha.
Bagaimana menurut Anda ?
(***)
Comments
Post a Comment