Skip to main content

Posts

Bukan Oligarki-Otokrasi Sebagai Keberhasilan Penanganan Corona

Selama enam bulan pandemi Corona di Indonesia, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian kerap melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial terkait Corona. Awal pandemi di bulan Maret 2020, ia menyarankan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi tauge sebagai penangkal virus Corona. Saya berpikir positif saat itu Tito Karnavian sedang mengaktualisasikan bakat terpendam yang dimiliki. Akhir Agustus, ia kembali memberikan paparan mengenai anatomi virus Corona. Saya tetap berpikir positif bahwa Tito Karnavian sangat berbakat di bidang mikrobiologi. Bila melihat tugas pokok dan fungsi Menteri Dalam Negeri, maka kedua statement tersebut bukan merupakan bidang pekerjaan Kementerian Dalam Negeri yang ia pimpin. Awal September, ia kembali mengeluarkan pernyataan agak membingungkan bagi sebagian besar masyarakat. Ia menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan otokrasi dan oligarki lebih efektif dalam menangani penyebaran Corona. Saya mesti berpikir positif kembali dengan statement Mendagri di a

Sumatera Barat Mendukung Pancasila

Saat ini muncul resistensi terhadap ucapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani. Ia berharap bahwa masyarakat Sumatera Barat bisa mendukung negara Pancasila. Harapan Puan seolah meragukan dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap tegaknya Republik Indonesia. Terkait pernyataan Puan Maharani, saya menganggap ucapan Ketua DPR merepresentasikan kecemasan luar biasa dalam dirinya. Ia kini berada dalam kondisi traumatik menghadapi pilkada 2020. Kita ketahui bahwa pemilu legislatif 2019 merupakan masa suram PDIP di Sumatera Barat. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu legislatif 2019 sangat buruk. Sehingga, kader PDIP Sumatera Barat tidak ada yang duduk di DPR. Memori buruk di atas berhasil menutupi fakta sejarah tentang peran rakyat Sumatera Barat dalam memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia. Disebutkan dalam berbagai literatur sejarah bahwa banyak tokoh perjuangan bangsa banyak berasal dari  Sumatera Barat. Mohammad Hatta, Imam Bond

Bukan Influencer

Cukup lama tidak terdengar kabarnya, kini Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, Fadjroel Rahman kembali mengeluarkan statement menarik. Pada intinya, ia menyebutkan bahwa influencer ialah jembatan komunikasi pemerintah ke rakyat. Subjek pada anak kalimat di atas merupakan sesuatu yang membuat saya tidak sependapat dengan Fadjroel, yaitu influencer . Bagi saya, influencer harus memiliki karakteristik utama :  inisiatif. Inisiatif merupakan kemauan yang timbul dari kesadaran diri untuk bertindak. Kesadaran diri  timbul karena ia memiliki kompetensi atau pengetahuan terhadap sesuatu. Influencer dengan inisiatif yang dimilikinya mampu membuat road map dalam mewujudkan keinginan. Ia mengetahui serangkaian langkah yang harus dilakukan agar gagasannya menjadi nyata. Influencer sejatinya merupakan pemilik gagasan dan majikan suatu pekerjaan. Bagi seorang influencer , keberhasilan dan keterwujudan pemikiran lebih penting daripada sekumpulan materi yang diperoleh.  Hal tersebut berbeda d

Gosip Reshuffle

Relawan Jokowi - Ma'ruf Amin menyatakan bahwa akan ada reshuffle kabinet terhadap Nadiem Makarim, Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan. Kedua menteri dan satu menteri koordinator tersebut akan dicopot dan digeser dari jabatan semula. Menyikapi statement relawan Jokowi-Ma'ruf tersebut, saya sama sekali tidak mempercayainya. Statement tersebut lebih mirip sebagai gosip murahan dalam infotainment . Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden telah mengakhiri kontestansi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Sehingga, relawan tidak lagi memiliki relevansi dalam memberikan informasi mengenai tugas presiden. Bila di kemudian hari pernyataan statement tentang reshuffle terhadap tiga menteri dan satu menteri koordinator itu benar, hal tersebut merupakan kekacauan birokrasi di lembaga kepresidenan. Tidak seharusnya informasi reshuffle disampaikan oleh relawan kampanye pemilihan presiden. Informasi awal reshuffle masih mungkin bisa di

Ketertinggalan Pembelajaran

Tampaknya semua pihak harus memulai bersikap realistis terhadap kondisi pendidikan di Indonesia selama pandemi Corona. Kenapa demikian ? Terdapat dilema dalam memilih satu dari dua metode pembelajaran yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online . Pembelajaran tatap muka ialah  pembelajaran ideal. Semua pihak sepakat akan hal tersebut. Tetapi, pembelajaran tatap muka  tidak mungkin  dilakukan saat ini. Selama pandemi Corona belum usai, maka pembelajaran tatap muka sangat rentan menimbulkan cluster   penyebaran Corona.  Sementara itu, metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online bukanlah metode pembelajaran ideal tetapi harus dipilih dan dilaksanakan demi mencegah penyebaran Corona. Di sisi lain, pembelajaran secara online  sangat jauh dari efektivitas  transfer of knowledge.   Harus diakui, pendidikan di Indonesia tidak dipersiapkan untuk menghadapi situasi darurat seperti sekarang. Sehingga, pembelajaran jarak jauh secara online justru menciptakan ketidakefektivan pr

China ialah Ancaman !!!!

Lembaga Survei Media Nasional (median) kembali menyelenggarakan survei tanggal 16-21 Agustus 2020. Salah satu pertanyaan diajukan ialah negara yang menjadi ancaman bagi Republik Indonesia. Hasilnya survei tersebut menempatkan lima negara berpotensi menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima negara dan hasil suvei sebagai berikut : China (31,5 %) Amerika Serikat (10,8 %) Malaysia (4,3 %) Israel (3,9 %) Myanmar (3,0 %) Hasil survei tersebut membuktikan keresahan rakyat saat ini terhadap satu negara : China !! Keresahan rakyat terhadap China terbagi menjadi tiga sebab, yaitu : Tenaga kerja China (19,2 %) Issue Laut China Selatan (6,8 %) Ancaman Kedaulatan NKRI (6,8 %). China akan memiliki persentase hasil survei lebih tinggi bila diajukan satu pertanyaan : KOMUNISME.  Kenapa demikian ? Ada dua sebab komunisme tidak bisa tumbuh di Indonesia. Satu . Komunisme ialah musuh setiap umat beragama. Hal tersebut secara nyata bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat sul

Mundur !!!

Terus terang saya merasa jengah dengan apa yang terjadi di Pertamina. Kerugian lebih dari Rp 11 Triliun seolah menjadi hal ringan. Hingga saat ini tak seorangpun berani secara terbuka bertanggung jawab atas kondisi memprihatinkan tersebut. Potensi kerugian Pertamina semakin besar hingga akhir tahun terkait potensi resesi ekonomi di Indonesia. Masuknya figur kontroversial, Ahok, menjadikan struktur organisasi kerja Pertamina mengalami tumpang tindih. Ia sebagai Komisaris Utama namun kerap bertindak seolah Direktur Utama. Sebagai komisarus utama, Ahok sangat menonjol perannya daripada direktur utama, Nicke Widyawati. Sejumlah statement bombastis sempat ia kemukakan ke publik di awal menempati posisi barunya itu. Ia sangat yakin bahwa Pertamina tetap untung meski hanya merem. Karena perannya begitu mencolok dan karakter kontroversialnya, publik mengalamatkan kerugian Pertamina sebagai ketidakmampuan Ahok menjalankan peran Komisaris Utama Pertamina. Ahok menuding bahwa direksi tidak m