b. yudhiarto

Ahok tidak lepas dari kontroversi. Pria bernama lengkap Basuki Thahaja Purnama itu kini duduk sebagai Komisaris Utama (komut) Pertamina. Jabatan komisaris utama pada  perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja direksi Pertamina. Dengan tugasnya tersebut, ia menyimpulkan bahwa Pertamina memiliki tata kelola buruk terkait operasional perusahaan. Tata kelola buruk pada perusahaan  minyak dan gas (migas) tersebut lalu ia konversi menjadi sebuah tuntutan agar Kementerian BUMN dibubarkan.  Langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah sasaran.  Bagaimana tidak, tata kelola buruk Pertamina yang merupakan bagian dari kegagalan tugasnya sebagai komisaris utama ia ubah menjadi bahan untuk menuntut pembubaran Kementerian BUMN.  Alih-alih menuntut pembubaran Kementerian BUMN, Ahok seharusnya bertanggungjawab sehingga terjadi tata kelola buruk pada perusahaan plat merah tersebut.  Tata kelola buruk Pertamina tidak bisa dilepasnya dari ketidakmamp

Belum tertulis dalam sejarah Indonesia bahwa proses pemilihan pemimpin berlangsung bersamaan dengan pandemi penyakit. Tahun 2020 menjadi awal penulisan sejarah bahwa proses pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung ketika wabah penyakit belum jelas menunjukkan titik akhir.  Desember 2020 menjadi bulan puncak pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Sebanyak 270 daerah meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya akan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Jumlah tersebut terdiri dari : 9 dari 34 provinsi, 224 dari 415 kabupaten, dan 37 dari 93 kotamadya masing masing akan memilih gubernur, bupati, dan walikota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 berisikan tentang pelaksanaan tahapan pilkada. Secara umum, KPU membagi tiga tahapan pilkada serentak tahup  2020. Tahap pertama, 4 - 6 September 2020. Merupakan tahap pendaftaran calon kepala daerah Tahap kedua, 26 September - 5 Desember 2020. Merupakan tahap

Banyak pihak gagal memahami pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentang tingkat kematian menurun dan jumlah kematian meningkat pada penanganan Corona di Jakarta. Mereka yang tidak mampu memahami pada umumnya ialah pihak yang kontra terhadap Anies Baswedan. Berbekal ketidakmampuan memahami dua istilah bercetak tebal di atas, muncullah bullying kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebenarnya dua istilah bercetak tebal di atas sangat mudah dipahami terutama bagi mereka yang memahami Matematika bab Statistika ketika diajarkan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Bullying kepada Anies Baswedan hanya mempermalukan diri karena kekurang-pahaman terhadap istilah dan perhitungan statistika sederhana. Data statistik kasus Corona antara tanggal 8 - 13 September 2020 sangat mungkin melandasi pernyataan Gubernur Anies Baswedan tentang keadaan menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya jumlah kematian. 8 September 2020 Total : 48.393 Sembuh : 36.383 Meninggal : 1317 9 Septembe

Mahfud MD kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) tersebut menyatakan bahwa 92 % kepala daerah dibiayai oleh cukong.  Bagi saya, pernyataan menkopolhukam tidak lagi mengejutkan. Pernyataannya saya tafsirkan sebagai konfirmasi  terhadap sejumlah gosip bahwa selalu ada penyandang dana dalam kegiatan kampanye seorang kepala daerah. Akibat adanya dukungan cukong sangat mudah ditebak. Yakni, terjadi korupsi kebijakan oleh kepala daerah yang bertujuan menguntungkan kepentingan para  cukong.  Bilangan 92 % bila dinyatakan dengan angka, maka ada sebanyak 31 gubernur dari 34 provinsi dan 472 bupati/walikota dari 514 kabupaten/kotamadya yang bekerja untuk komplotan cukong. Sangat mustahil komplotan cukong  tidak mendapat keuntungan dari sejumlah dana yang mereka gelontorkan. Mereka ialah para investor yang selalu berharap mendapat keuntungan berlebih dari  kepala daerah yang mereka biayai.  Pernyataan Mahfud MD tersebut semakin

Saya tidak bisa memahami sampai sekarang tentang sikap Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menolak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Semestinya Airlangga Hartarto dan Anies Baswedan memiliki satu suara dalam menghadapi Corona. Mereka masing masing merepresentasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya tidak bisa memastikan penyebab perbedaan  sikap pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian pihak beranggapan hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi. Sebagian lagi menilai bahwa sangat kental aroma politis dalam perbedaan sikap tersebut. Tetapi yang pasti ada perbedaan prioritas sehingga hal tersebut terjadi. Anies Baswedan lebih memprioritaskan keselamatan warga Jakarta terhadap ancaman bahaya Corona yang bisa merenggut nyawa. Sementara itu, Airlangga Hartarto lebih memprioritaskan keberlangsungan kegiatan perekonomian di saat pandemi Corona b

Penanganan pandemi Corona di Indonesia tampaknya menjadi arena improvisasi sejumlah  pejabat. Saya sengaja menggunakan diksi improvisasi karena sejumlah pejabat penting di negara ini tetiba secara aktif menangani Corona di luar kompetensi dan tugas pokoknya. Kamis, 10 September 2020, ada gagasan nyeleneh datang dari Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono. Ini menjadi satu bukti penanganan Corona tidak dilakukan oleh orang yang tepat.  Gatot Eddy Pramono yang merangkap Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (wakapolri) tersebut hendak melibatkan preman pasar dalam menjaga dan mengawasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, penyebaran Corona dari klaster pasar dapat dicegah. Bila menilik tujuannya, kita yakin tujuannya baik. Semestinya tujuan baik harus disempurnakan dengan cara tepat.  Apakah dengan melibatkan preman untuk mencegah munculnya Corona klaster pasar merupakan langkah tepat

Dalam sebuah diskusi di salah satu televisi swasta nasional, terungkap sebuah hal mengejutkan bahwa Arteria Dahlan merupakan cucu seorang tokoh komunis Sumatera Barat, Bachtaruddin. Pada saat diskusi berlangsung, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut tampak relax menanggapi tudingan bahwa ia cucu seorang tokoh PKI. Namun, keesokan harinya ia sibuk mementahkan tudingan tersebut.  Saya bisa memahami kegelisahan Arteria Dahlan bahwa ia sangat tidak nyaman disangkut-pautkan dengan komunis. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia terlalu mudah memberikan stigma negatif kepada anak-cucu tokoh komunis. Teri, panggilan Arteria Dahlan, banyak melakukan bantahan terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya. Namun, semua itu tidak bisa mengubah penilaian publik bahwa ia seorang cucu tokoh partai terlarang di Indonesia. Sebagian besar warga negara Indonesia, termasuk saya sangat menentang ideologi komunis yang dibawa oleh PKI. Bayang bayang kekeji