b. yudhiarto

Gagasan penghapusan pelajaran sejarah menimbulkan resistensi dari beberapa pihak. Personally , saya termasuk pihak yang tidak sependapat dihapuskan pelajaran sejarah. Bagi saya pelajaran sejarah merupakan  useful value .  Sebagai useful value, pelajaran sejarah semestinya ditempatkan sebagai sarana membangun karakter bangsa. Sehinggga, pelajaran sejarah saat ini mesti dibingkai dalam wadah semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya Republik Indonesia. Untuk tujuan tersebut, pelajaran sejarah seharusnya mengalami revisi kurikulum yang berorientasi membangun sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai sebuah bangsa. Saya merasa pelajaran sejarah tidak berdampak secara aksiologis bila harus membahas tentang kehidupan manusia purba  Pithecanthropus Erectus, Meganthropus Paleojavanicus, Homo Sapiens, dan Homo Wajakensis. Di sisi lain, pelajaran sejarah sangat mungkin menimbulkan kekaguman kepada sejumlah bangsa Eropa bila materi pelajaran sejarah saat ini membahas  mengenai

Islam merupakan agama sarat keilmuan. Jumhur ulama mendefinisikan ilmu sebagai segala hal yang berasal dari firman Allah Azza wa Jalla , sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam , dan pemahaman Sahabat Rasululullah. Sehingga, karakteristik ilmu dalam dinul Islam ialah qalallah, qala rasulullah, wa alaa fahmi Shahabah. Karena urgensinya, ilmu menjadi sebagai landasan dalam beramal shalih. Al ilmu qabla a'mal. Berilmu sebelum beramal. Pada dasarnya, hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim ialah wajib (fardhu 'ain) . Ini bukan berarti ditafsirkan sebagai setiap muslim harus menjadi 'ulama, bukan begitu memahaminya. Tetapi maknanya ialah setiap muslim wajib berilmu untuk kesempurnaan amal shalih yang dilakukan sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah.  Jalan terbaik memperoleh ilmu ialah dengan berguru menuntut ilmu (thalabul ilmi) . Kegiatan thalabul ilmi bisa dilakukan melalui halaqah maupun melalui madrasah . Halaqah lazim diadakan di  masjid berupa kegiatan tab

Seorang Fahri Hamzah tidak bisa dilepaskan dari Partai Gelora. Ia merupakan konseptor dan deklarator partai dimana Anis Matta duduk sebagai ketua umum. Sebagai sebuah partai baru, Partai Gelora menawarkan gagasan berbeda daripada sejumlah partai politik yang telah ada. Arah Baru menjadi tagline partai yang bulan Mei silam mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Empat bulan pasca pengesahan oleh kemenkumham, Partai Gelora telah mengecewakan beberapa pihak yang sedari awal bersimpati kepada partai tersebut.  Kekecewaan kepada partai ini timbul tatkala Partai Gelora mendukung anak dan menantu Presiden Joko Widodo berlaga di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Fahri Hamzah dengan Partai Gelora-nya tampak tidak konsisten menentang politik dinasti.  Anak dan keluarga presiden jokowi masih muda..sebaiknya jangan masuk politik ketika belum matang dan ketika situasi bisa menyeret publik menilai bahwa presiden ingin membangun dinasti keluasaan..santai ajalah..berilah tenaga pad

Enam bulan lebih pandemi Corona melanda Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, penanganan Corona di negara ini dirasa tidak maksimal, kata sebagian epidemiolog. Bukan persoalan pada kemampuan tenaga kesehatan, melainkan kepada kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Corona. Seperti kita ketahui, kasus awal Corona teridentifikasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, banyak pakar epidemiologi menyarankan kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah secara luas (lockdown) . Namun, presiden tidak menindaklanjuti saran tersebut. Joko Widodo lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memutus mata rantai penyebaran Corona.  PSBB menjadi indikasi bahwa penanganan Corona di Indonesia tidak menjadi prioritas. Salah satu alasan pemberlakuan PSBB ialah mensinergikan penanganan Corona dengan tetap menjaga kelangsungan kegiatan perekonomian. Seolah-olah keselamatan rakyat terhada

Ahok tidak lepas dari kontroversi. Pria bernama lengkap Basuki Thahaja Purnama itu kini duduk sebagai Komisaris Utama (komut) Pertamina. Jabatan komisaris utama pada  perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja direksi Pertamina. Dengan tugasnya tersebut, ia menyimpulkan bahwa Pertamina memiliki tata kelola buruk terkait operasional perusahaan. Tata kelola buruk pada perusahaan  minyak dan gas (migas) tersebut lalu ia konversi menjadi sebuah tuntutan agar Kementerian BUMN dibubarkan.  Langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah sasaran.  Bagaimana tidak, tata kelola buruk Pertamina yang merupakan bagian dari kegagalan tugasnya sebagai komisaris utama ia ubah menjadi bahan untuk menuntut pembubaran Kementerian BUMN.  Alih-alih menuntut pembubaran Kementerian BUMN, Ahok seharusnya bertanggungjawab sehingga terjadi tata kelola buruk pada perusahaan plat merah tersebut.  Tata kelola buruk Pertamina tidak bisa dilepasnya dari ketidakmamp

Belum tertulis dalam sejarah Indonesia bahwa proses pemilihan pemimpin berlangsung bersamaan dengan pandemi penyakit. Tahun 2020 menjadi awal penulisan sejarah bahwa proses pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung ketika wabah penyakit belum jelas menunjukkan titik akhir.  Desember 2020 menjadi bulan puncak pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Sebanyak 270 daerah meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya akan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Jumlah tersebut terdiri dari : 9 dari 34 provinsi, 224 dari 415 kabupaten, dan 37 dari 93 kotamadya masing masing akan memilih gubernur, bupati, dan walikota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 berisikan tentang pelaksanaan tahapan pilkada. Secara umum, KPU membagi tiga tahapan pilkada serentak tahup  2020. Tahap pertama, 4 - 6 September 2020. Merupakan tahap pendaftaran calon kepala daerah Tahap kedua, 26 September - 5 Desember 2020. Merupakan tahap

Banyak pihak gagal memahami pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentang tingkat kematian menurun dan jumlah kematian meningkat pada penanganan Corona di Jakarta. Mereka yang tidak mampu memahami pada umumnya ialah pihak yang kontra terhadap Anies Baswedan. Berbekal ketidakmampuan memahami dua istilah bercetak tebal di atas, muncullah bullying kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebenarnya dua istilah bercetak tebal di atas sangat mudah dipahami terutama bagi mereka yang memahami Matematika bab Statistika ketika diajarkan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Bullying kepada Anies Baswedan hanya mempermalukan diri karena kekurang-pahaman terhadap istilah dan perhitungan statistika sederhana. Data statistik kasus Corona antara tanggal 8 - 13 September 2020 sangat mungkin melandasi pernyataan Gubernur Anies Baswedan tentang keadaan menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya jumlah kematian. 8 September 2020 Total : 48.393 Sembuh : 36.383 Meninggal : 1317 9 Septembe