b. yudhiarto

Satu faedah ilmu bermanfaat (ilman nafiaan) pada setiap muslim ialah lisannya selalu berucap kalimat berisi hikmah.  Tulisan tentang hikmah ini saya buat ketika saya teringat nasehat seorang ulama salaf, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Suatu hari beliau ditanya seorang muridnya. "Wahai Syaikh, manakah yang lebih utama antara Istighfar dan Hamdalah ?" Syaikhul Islam tidak lantas memilih salah satu diantara keduanya. Karena, beliau sangat faqih sehingga tidak dengan mudah menentukan pilihan tanpa landasan pemahaman. Beliau menjawab pertanyaan muridnya dengan sebuah analogi sangat rasional. "Bila pakaian berlumpur, maka mencucinya dengan sabun menjadi keharusan", Beliau melanjutkan jawabannya, "Namun, bila pakaian bersih, maka memberinya wewangian menjadi kesempurnaan". "Maksudnya bagaimana, wahai Syaikh ?", jawab murid tersebut. Beliau kembali menjawab, "Bila diri bermaksiat, maka Istighfar menjadi penghapus kemaksiatan yang dilakukan k

Harus diakui bahwa pandemi Corona sangat menguras energi pemerintah di setiap negara. Tanggung jawab penanganan pandemi di setiap negara tentu jatuh kepada menteri kesehatan. Tetapi, tidak sedikit para menteri kesehatan kewalahan  menghadapi  Corona sehingga harus melepas jabatan yang disandangnya. Dari Benua Amerika, ada Catalina Andramuno. Ia adalah Menteri Kesehatan Ekuador yang harus lengser sebagai menteri kesehatan tepat sehari ketika terjadi lonjakan kasus positif Corona di negara tersebut. Di kawasan pasifik, David Clark harus rela meletakkan jabatan sebagai Menteri Kesehatan Selandia Baru.  Padahal, tanggal 8 Juni 2020 Selandia Baru mendeklarasikan bahwa tidak ada kasus Corona di negara tersebut. Itu menjadi bukti keberhasilan David Clark menangani penyebaran Corona.  Sayangnya, tanggal 16 Juni 2020 muncul kembali dua kasus baru Corona sehingga hal tersebut menjadi alasan pengunduran diri David Clark sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Perdana Menteri Jacinda Ardern.  Men

Gagasan penghapusan pelajaran sejarah menimbulkan resistensi dari beberapa pihak. Personally , saya termasuk pihak yang tidak sependapat dihapuskan pelajaran sejarah. Bagi saya pelajaran sejarah merupakan  useful value .  Sebagai useful value, pelajaran sejarah semestinya ditempatkan sebagai sarana membangun karakter bangsa. Sehinggga, pelajaran sejarah saat ini mesti dibingkai dalam wadah semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya Republik Indonesia. Untuk tujuan tersebut, pelajaran sejarah seharusnya mengalami revisi kurikulum yang berorientasi membangun sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai sebuah bangsa. Saya merasa pelajaran sejarah tidak berdampak secara aksiologis bila harus membahas tentang kehidupan manusia purba  Pithecanthropus Erectus, Meganthropus Paleojavanicus, Homo Sapiens, dan Homo Wajakensis. Di sisi lain, pelajaran sejarah sangat mungkin menimbulkan kekaguman kepada sejumlah bangsa Eropa bila materi pelajaran sejarah saat ini membahas  mengenai

Islam merupakan agama sarat keilmuan. Jumhur ulama mendefinisikan ilmu sebagai segala hal yang berasal dari firman Allah Azza wa Jalla , sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam , dan pemahaman Sahabat Rasululullah. Sehingga, karakteristik ilmu dalam dinul Islam ialah qalallah, qala rasulullah, wa alaa fahmi Shahabah. Karena urgensinya, ilmu menjadi sebagai landasan dalam beramal shalih. Al ilmu qabla a'mal. Berilmu sebelum beramal. Pada dasarnya, hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim ialah wajib (fardhu 'ain) . Ini bukan berarti ditafsirkan sebagai setiap muslim harus menjadi 'ulama, bukan begitu memahaminya. Tetapi maknanya ialah setiap muslim wajib berilmu untuk kesempurnaan amal shalih yang dilakukan sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah.  Jalan terbaik memperoleh ilmu ialah dengan berguru menuntut ilmu (thalabul ilmi) . Kegiatan thalabul ilmi bisa dilakukan melalui halaqah maupun melalui madrasah . Halaqah lazim diadakan di  masjid berupa kegiatan tab

Seorang Fahri Hamzah tidak bisa dilepaskan dari Partai Gelora. Ia merupakan konseptor dan deklarator partai dimana Anis Matta duduk sebagai ketua umum. Sebagai sebuah partai baru, Partai Gelora menawarkan gagasan berbeda daripada sejumlah partai politik yang telah ada. Arah Baru menjadi tagline partai yang bulan Mei silam mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Empat bulan pasca pengesahan oleh kemenkumham, Partai Gelora telah mengecewakan beberapa pihak yang sedari awal bersimpati kepada partai tersebut.  Kekecewaan kepada partai ini timbul tatkala Partai Gelora mendukung anak dan menantu Presiden Joko Widodo berlaga di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Fahri Hamzah dengan Partai Gelora-nya tampak tidak konsisten menentang politik dinasti.  Anak dan keluarga presiden jokowi masih muda..sebaiknya jangan masuk politik ketika belum matang dan ketika situasi bisa menyeret publik menilai bahwa presiden ingin membangun dinasti keluasaan..santai ajalah..berilah tenaga pad

Enam bulan lebih pandemi Corona melanda Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, penanganan Corona di negara ini dirasa tidak maksimal, kata sebagian epidemiolog. Bukan persoalan pada kemampuan tenaga kesehatan, melainkan kepada kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Corona. Seperti kita ketahui, kasus awal Corona teridentifikasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, banyak pakar epidemiologi menyarankan kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah secara luas (lockdown) . Namun, presiden tidak menindaklanjuti saran tersebut. Joko Widodo lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memutus mata rantai penyebaran Corona.  PSBB menjadi indikasi bahwa penanganan Corona di Indonesia tidak menjadi prioritas. Salah satu alasan pemberlakuan PSBB ialah mensinergikan penanganan Corona dengan tetap menjaga kelangsungan kegiatan perekonomian. Seolah-olah keselamatan rakyat terhada

Ahok tidak lepas dari kontroversi. Pria bernama lengkap Basuki Thahaja Purnama itu kini duduk sebagai Komisaris Utama (komut) Pertamina. Jabatan komisaris utama pada  perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja direksi Pertamina. Dengan tugasnya tersebut, ia menyimpulkan bahwa Pertamina memiliki tata kelola buruk terkait operasional perusahaan. Tata kelola buruk pada perusahaan  minyak dan gas (migas) tersebut lalu ia konversi menjadi sebuah tuntutan agar Kementerian BUMN dibubarkan.  Langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah sasaran.  Bagaimana tidak, tata kelola buruk Pertamina yang merupakan bagian dari kegagalan tugasnya sebagai komisaris utama ia ubah menjadi bahan untuk menuntut pembubaran Kementerian BUMN.  Alih-alih menuntut pembubaran Kementerian BUMN, Ahok seharusnya bertanggungjawab sehingga terjadi tata kelola buruk pada perusahaan plat merah tersebut.  Tata kelola buruk Pertamina tidak bisa dilepasnya dari ketidakmamp