b. yudhiarto

Pernyataan Gatot Nurmantyo tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan pernyataan serius. Saya sangat meyakini pernyataan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut. Pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut diucapkan ketika ia masih aktif sebagai Panglima TNI. Meski telah pensiun dari kedinasan, Gatot masih konsisten dengan pernyataan bangkitnya PKI di Indonesia. Ketika Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI tentu ia memiliki landasan pernyataan tentang kebangkitan PKI. Saya sangat yakin, Gatot Nurmantyo mendapat informasi kebangkitan PKI salah satunya melalui BAIS (Badan Intelijen Strategis), suatu badan intelijen di TNI. Sebuah paham tak akan pernah hilang. Termasuk, paham komunisme. Ia masih tetap ada sampai detik ini hanya menyaru dalam suatu wadah yang memungkinkan paham komunisme tetap berkembang. Dan, cara paling tepat mengidentifikasi paham komunisme ialah praktik intelijen terkoordinasi. Keyakinan saya tentang kebangkitan PKI semakin bertambah ketik

Hingga detik ini, saya tidak mampu memahami efektivitas penanganan Corona di Indonesia. Angka kematian akibat Corona semakin bertambah seiring bergantinya hari. Demikian pula sejumlah kasus baru Corona selalu muncul setiap hari. Sehingga,  berakhirnya penyebaran Corona di Indonesia sulit diprediksi. Saya semakin yakin kondisi tersebut akibat kebijakan duduk antara dua kursi . Pemerintah di satu sisi ingin menghentikan penyebaran Corona, tetapi di sisi lain pemerintah hendak menyelamatkan aspek ekonomi. Pemerintah  over confident  mampu menuntaskan penyebaran Corona dan mempertahankan kelangsungan ekonomi secara bersamaan.  Saya tidak yakin pemerintah sanggup menangani keduanya dalam satu waktu. Meski Corona dan ekonomi merupakan dua hal penting, pemerintah tetap harus memiliki prioritas.  Semestinya, penanganan Corona menjadi prioritas bagi pemerintah daripada penanganan permasalahan ekonomi saat ini. Berikut merupakan sejumlah alasan penanganan Corona harus menjadi prioritas daripada

Satu faedah ilmu bermanfaat (ilman nafiaan) pada setiap muslim ialah lisannya selalu berucap kalimat berisi hikmah.  Tulisan tentang hikmah ini saya buat ketika saya teringat nasehat seorang ulama salaf, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Suatu hari beliau ditanya seorang muridnya. "Wahai Syaikh, manakah yang lebih utama antara Istighfar dan Hamdalah ?" Syaikhul Islam tidak lantas memilih salah satu diantara keduanya. Karena, beliau sangat faqih sehingga tidak dengan mudah menentukan pilihan tanpa landasan pemahaman. Beliau menjawab pertanyaan muridnya dengan sebuah analogi sangat rasional. "Bila pakaian berlumpur, maka mencucinya dengan sabun menjadi keharusan", Beliau melanjutkan jawabannya, "Namun, bila pakaian bersih, maka memberinya wewangian menjadi kesempurnaan". "Maksudnya bagaimana, wahai Syaikh ?", jawab murid tersebut. Beliau kembali menjawab, "Bila diri bermaksiat, maka Istighfar menjadi penghapus kemaksiatan yang dilakukan k

Harus diakui bahwa pandemi Corona sangat menguras energi pemerintah di setiap negara. Tanggung jawab penanganan pandemi di setiap negara tentu jatuh kepada menteri kesehatan. Tetapi, tidak sedikit para menteri kesehatan kewalahan  menghadapi  Corona sehingga harus melepas jabatan yang disandangnya. Dari Benua Amerika, ada Catalina Andramuno. Ia adalah Menteri Kesehatan Ekuador yang harus lengser sebagai menteri kesehatan tepat sehari ketika terjadi lonjakan kasus positif Corona di negara tersebut. Di kawasan pasifik, David Clark harus rela meletakkan jabatan sebagai Menteri Kesehatan Selandia Baru.  Padahal, tanggal 8 Juni 2020 Selandia Baru mendeklarasikan bahwa tidak ada kasus Corona di negara tersebut. Itu menjadi bukti keberhasilan David Clark menangani penyebaran Corona.  Sayangnya, tanggal 16 Juni 2020 muncul kembali dua kasus baru Corona sehingga hal tersebut menjadi alasan pengunduran diri David Clark sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Perdana Menteri Jacinda Ardern.  Men

Gagasan penghapusan pelajaran sejarah menimbulkan resistensi dari beberapa pihak. Personally , saya termasuk pihak yang tidak sependapat dihapuskan pelajaran sejarah. Bagi saya pelajaran sejarah merupakan  useful value .  Sebagai useful value, pelajaran sejarah semestinya ditempatkan sebagai sarana membangun karakter bangsa. Sehinggga, pelajaran sejarah saat ini mesti dibingkai dalam wadah semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya Republik Indonesia. Untuk tujuan tersebut, pelajaran sejarah seharusnya mengalami revisi kurikulum yang berorientasi membangun sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai sebuah bangsa. Saya merasa pelajaran sejarah tidak berdampak secara aksiologis bila harus membahas tentang kehidupan manusia purba  Pithecanthropus Erectus, Meganthropus Paleojavanicus, Homo Sapiens, dan Homo Wajakensis. Di sisi lain, pelajaran sejarah sangat mungkin menimbulkan kekaguman kepada sejumlah bangsa Eropa bila materi pelajaran sejarah saat ini membahas  mengenai

Islam merupakan agama sarat keilmuan. Jumhur ulama mendefinisikan ilmu sebagai segala hal yang berasal dari firman Allah Azza wa Jalla , sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam , dan pemahaman Sahabat Rasululullah. Sehingga, karakteristik ilmu dalam dinul Islam ialah qalallah, qala rasulullah, wa alaa fahmi Shahabah. Karena urgensinya, ilmu menjadi sebagai landasan dalam beramal shalih. Al ilmu qabla a'mal. Berilmu sebelum beramal. Pada dasarnya, hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim ialah wajib (fardhu 'ain) . Ini bukan berarti ditafsirkan sebagai setiap muslim harus menjadi 'ulama, bukan begitu memahaminya. Tetapi maknanya ialah setiap muslim wajib berilmu untuk kesempurnaan amal shalih yang dilakukan sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah.  Jalan terbaik memperoleh ilmu ialah dengan berguru menuntut ilmu (thalabul ilmi) . Kegiatan thalabul ilmi bisa dilakukan melalui halaqah maupun melalui madrasah . Halaqah lazim diadakan di  masjid berupa kegiatan tab

Seorang Fahri Hamzah tidak bisa dilepaskan dari Partai Gelora. Ia merupakan konseptor dan deklarator partai dimana Anis Matta duduk sebagai ketua umum. Sebagai sebuah partai baru, Partai Gelora menawarkan gagasan berbeda daripada sejumlah partai politik yang telah ada. Arah Baru menjadi tagline partai yang bulan Mei silam mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Empat bulan pasca pengesahan oleh kemenkumham, Partai Gelora telah mengecewakan beberapa pihak yang sedari awal bersimpati kepada partai tersebut.  Kekecewaan kepada partai ini timbul tatkala Partai Gelora mendukung anak dan menantu Presiden Joko Widodo berlaga di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Fahri Hamzah dengan Partai Gelora-nya tampak tidak konsisten menentang politik dinasti.  Anak dan keluarga presiden jokowi masih muda..sebaiknya jangan masuk politik ketika belum matang dan ketika situasi bisa menyeret publik menilai bahwa presiden ingin membangun dinasti keluasaan..santai ajalah..berilah tenaga pad

Enam bulan lebih pandemi Corona melanda Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, penanganan Corona di negara ini dirasa tidak maksimal, kata sebagian epidemiolog. Bukan persoalan pada kemampuan tenaga kesehatan, melainkan kepada kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Corona. Seperti kita ketahui, kasus awal Corona teridentifikasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, banyak pakar epidemiologi menyarankan kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah secara luas (lockdown) . Namun, presiden tidak menindaklanjuti saran tersebut. Joko Widodo lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memutus mata rantai penyebaran Corona.  PSBB menjadi indikasi bahwa penanganan Corona di Indonesia tidak menjadi prioritas. Salah satu alasan pemberlakuan PSBB ialah mensinergikan penanganan Corona dengan tetap menjaga kelangsungan kegiatan perekonomian. Seolah-olah keselamatan rakyat terhada

Ahok tidak lepas dari kontroversi. Pria bernama lengkap Basuki Thahaja Purnama itu kini duduk sebagai Komisaris Utama (komut) Pertamina. Jabatan komisaris utama pada  perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja direksi Pertamina. Dengan tugasnya tersebut, ia menyimpulkan bahwa Pertamina memiliki tata kelola buruk terkait operasional perusahaan. Tata kelola buruk pada perusahaan  minyak dan gas (migas) tersebut lalu ia konversi menjadi sebuah tuntutan agar Kementerian BUMN dibubarkan.  Langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah sasaran.  Bagaimana tidak, tata kelola buruk Pertamina yang merupakan bagian dari kegagalan tugasnya sebagai komisaris utama ia ubah menjadi bahan untuk menuntut pembubaran Kementerian BUMN.  Alih-alih menuntut pembubaran Kementerian BUMN, Ahok seharusnya bertanggungjawab sehingga terjadi tata kelola buruk pada perusahaan plat merah tersebut.  Tata kelola buruk Pertamina tidak bisa dilepasnya dari ketidakmamp

Belum tertulis dalam sejarah Indonesia bahwa proses pemilihan pemimpin berlangsung bersamaan dengan pandemi penyakit. Tahun 2020 menjadi awal penulisan sejarah bahwa proses pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung ketika wabah penyakit belum jelas menunjukkan titik akhir.  Desember 2020 menjadi bulan puncak pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Sebanyak 270 daerah meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya akan memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Jumlah tersebut terdiri dari : 9 dari 34 provinsi, 224 dari 415 kabupaten, dan 37 dari 93 kotamadya masing masing akan memilih gubernur, bupati, dan walikota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 berisikan tentang pelaksanaan tahapan pilkada. Secara umum, KPU membagi tiga tahapan pilkada serentak tahup  2020. Tahap pertama, 4 - 6 September 2020. Merupakan tahap pendaftaran calon kepala daerah Tahap kedua, 26 September - 5 Desember 2020. Merupakan tahap

Banyak pihak gagal memahami pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentang tingkat kematian menurun dan jumlah kematian meningkat pada penanganan Corona di Jakarta. Mereka yang tidak mampu memahami pada umumnya ialah pihak yang kontra terhadap Anies Baswedan. Berbekal ketidakmampuan memahami dua istilah bercetak tebal di atas, muncullah bullying kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebenarnya dua istilah bercetak tebal di atas sangat mudah dipahami terutama bagi mereka yang memahami Matematika bab Statistika ketika diajarkan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Bullying kepada Anies Baswedan hanya mempermalukan diri karena kekurang-pahaman terhadap istilah dan perhitungan statistika sederhana. Data statistik kasus Corona antara tanggal 8 - 13 September 2020 sangat mungkin melandasi pernyataan Gubernur Anies Baswedan tentang keadaan menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya jumlah kematian. 8 September 2020 Total : 48.393 Sembuh : 36.383 Meninggal : 1317 9 Septembe

Mahfud MD kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) tersebut menyatakan bahwa 92 % kepala daerah dibiayai oleh cukong.  Bagi saya, pernyataan menkopolhukam tidak lagi mengejutkan. Pernyataannya saya tafsirkan sebagai konfirmasi  terhadap sejumlah gosip bahwa selalu ada penyandang dana dalam kegiatan kampanye seorang kepala daerah. Akibat adanya dukungan cukong sangat mudah ditebak. Yakni, terjadi korupsi kebijakan oleh kepala daerah yang bertujuan menguntungkan kepentingan para  cukong.  Bilangan 92 % bila dinyatakan dengan angka, maka ada sebanyak 31 gubernur dari 34 provinsi dan 472 bupati/walikota dari 514 kabupaten/kotamadya yang bekerja untuk komplotan cukong. Sangat mustahil komplotan cukong  tidak mendapat keuntungan dari sejumlah dana yang mereka gelontorkan. Mereka ialah para investor yang selalu berharap mendapat keuntungan berlebih dari  kepala daerah yang mereka biayai.  Pernyataan Mahfud MD tersebut semakin

Saya tidak bisa memahami sampai sekarang tentang sikap Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menolak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Semestinya Airlangga Hartarto dan Anies Baswedan memiliki satu suara dalam menghadapi Corona. Mereka masing masing merepresentasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya tidak bisa memastikan penyebab perbedaan  sikap pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian pihak beranggapan hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi. Sebagian lagi menilai bahwa sangat kental aroma politis dalam perbedaan sikap tersebut. Tetapi yang pasti ada perbedaan prioritas sehingga hal tersebut terjadi. Anies Baswedan lebih memprioritaskan keselamatan warga Jakarta terhadap ancaman bahaya Corona yang bisa merenggut nyawa. Sementara itu, Airlangga Hartarto lebih memprioritaskan keberlangsungan kegiatan perekonomian di saat pandemi Corona b

Penanganan pandemi Corona di Indonesia tampaknya menjadi arena improvisasi sejumlah  pejabat. Saya sengaja menggunakan diksi improvisasi karena sejumlah pejabat penting di negara ini tetiba secara aktif menangani Corona di luar kompetensi dan tugas pokoknya. Kamis, 10 September 2020, ada gagasan nyeleneh datang dari Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono. Ini menjadi satu bukti penanganan Corona tidak dilakukan oleh orang yang tepat.  Gatot Eddy Pramono yang merangkap Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (wakapolri) tersebut hendak melibatkan preman pasar dalam menjaga dan mengawasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, penyebaran Corona dari klaster pasar dapat dicegah. Bila menilik tujuannya, kita yakin tujuannya baik. Semestinya tujuan baik harus disempurnakan dengan cara tepat.  Apakah dengan melibatkan preman untuk mencegah munculnya Corona klaster pasar merupakan langkah tepat

Dalam sebuah diskusi di salah satu televisi swasta nasional, terungkap sebuah hal mengejutkan bahwa Arteria Dahlan merupakan cucu seorang tokoh komunis Sumatera Barat, Bachtaruddin. Pada saat diskusi berlangsung, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut tampak relax menanggapi tudingan bahwa ia cucu seorang tokoh PKI. Namun, keesokan harinya ia sibuk mementahkan tudingan tersebut.  Saya bisa memahami kegelisahan Arteria Dahlan bahwa ia sangat tidak nyaman disangkut-pautkan dengan komunis. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia terlalu mudah memberikan stigma negatif kepada anak-cucu tokoh komunis. Teri, panggilan Arteria Dahlan, banyak melakukan bantahan terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya. Namun, semua itu tidak bisa mengubah penilaian publik bahwa ia seorang cucu tokoh partai terlarang di Indonesia. Sebagian besar warga negara Indonesia, termasuk saya sangat menentang ideologi komunis yang dibawa oleh PKI. Bayang bayang kekeji

Sebanyak 59 negara menutup pintu kedatangan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berkunjung. Mereka menilai bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus Corona yang sangat luar biasa masif. Kita harus mengakui hal tersebut. Selain jumlah meninggal terbanyak, kasus baru Corona di Indonesia memperlihatkan angka tertinggi di Asia Tenggara. Dua tolok ukur di atas sangat mungkin menjadi pertimbangan bagi 59 negara untuk bersikap antisipatif terhadap Indonesia. Sikap antisipatif terhadap kedatangan warga negara Indonesia (WNI) harus disikapi oleh pemerintah secara konstruktif dengan hati terbuka. Terdapat dua bentuk sikap konstruktif pemerintah yang bisa dilakukan. Satu. Keputusan sejumlah negara menutup kedatangan dari Indonesia sewajarnya ditransformasikan sebagai bentuk peringatan dan motivasi. Pemerintah selayaknya menaruh perhatian besar bahwa Corona di Indonesia masih jauh dari maksimal dalam penanganannya. Sampai hari ini, 9 September 2020 tercatat ada 203.342 penderita Co

Judul tulisan ini sama dengan judul lagu karya Panbers,  Terlambat Sudah . Judul sama tetapi kontennya sangat jauh berbeda. Presiden Joko Widodo  mengatakan bahwa saat ini penanganan pandemi Corona menjadi prioritas utama daripada sejumlah permasalahan lain, termasuk masalah ekonomi. Saya berpikir bahwa Presiden Joko Widodo baru saja terbangun dari mimpi indah tentang meroketnya pertumbuhan ekonomi dan derasnya arus investasi ke Indonesia.  Semestinya pernyataan Presiden Joko Widodo di atas terjadi enam bulan silam, saat pandemi Corona belum masif penyebarannya. Ketika semua pihak menyarankan agar presiden memberlakukan karatina wilayah demi menekan laju penyebaran Corona, presiden enggan melakukan hal tersebut. Presiden lebih memilih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan alasan agar kegiatan perekonomian tetap berjalan meski pandemi Corona sedang berlangsung.  Justru presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (perppu) Nomor 01 Tahun 2020 y

Kita pasti prihatin dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Jumlah korban meninggal dunia terus bertambah dari hari ke hari. Itu menjadi bentuk keprihatinan.. Sebanyak 215 negara di dunia  dilanda Covid-19, tentu ada sejumlah negara dengan status penanganan Covid-19 lebih baik daripada Indonesia seperti Singapura dan Malaysia. Ada pula yang lebih buruk dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti Amerika Serikat dan India. Kita patut mengapresiasi kerja pemerintah menangani pandemi Covid-19. Pada saat yang sama, pemerintah dituntut lebih keras lagi bekerja dalam penuntasan penyebaran Covid-19.  Saya mencoba mengevaluasi status penanganan Covid-19 hingga hari ini, Senin 7 September 2020.  Setidaknya ada tiga keadaan mengenai status penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.  1). Peringkat Indonesia di Asia. Sebanyak 49 negara di benua Asia saat ini dilanda virus Covid-19. Indonesia menepati peringkat ke-9 berdasarkan jumlah kasus infeksi Covid-19. Covid-19 di Indonesia mencapai

Issue politik dinasti kembali muncul jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa tidak ada pelarangan bagi kerabat pejabat publik mengikuti kontestasi pemilihan kepada daerah. Benar bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang kerabat pejabat publik  mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pelarangan terhadap hal itu sama artinya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Saya meyakini statement menkopolhukam paralel dengan pemahaman masyarakat tentang politik dinasti. Namun, ketiadaan aturan hukum tidak diartikan sebagai keleluasaan bersikap, tetapi sebagai kesempatan pejabat publik untuk mengaktualisasikan sikap bijak sebagai pemimpin. Saya berpendapat bahwa resistensi masyarakat terhadap politik dinasti  merepresentasikan tuntutan keteladanan, bukan  persoalan hukum dan nepotisme. Sulit disanggah bahwa seorang pejabat publik tidak akan terganggu konsentrasi

Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (menkopolhukam), Mahfud MD, bahwa politik uang (money politic) akan selalu ada dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) baik secara langsung maupun secara perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Statement menkopolhukam saya tafsirkan bahwa pemerintah mengakui dan tidak bisa berbuat banyak terhadap fakta politik uang. Money politic bermakna sebagai biaya politik bila dilakukan selama proses pilkada secara langsung. Meski bermakna biaya politik, money politic dalam pilkada langsung tidak menihilkan adanya praktik suap di dalamnya.  Tidak ada yang meragukan bahwa untuk menjadi calon kepala daerah diperlukan biaya besar. Biaya besar berawal dari proses keterpilihan calon kepala daerah yang diusung partai politik. Suatu sikap naif bila dengan mudah percaya bahwa partai politik tidak menerima kompensasi sejumlah uang dari calon kepala daerah yang diusungnya. Persoalan muncul ialah konsekuensi hukum akibat

Selama enam bulan pandemi Corona di Indonesia, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian kerap melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial terkait Corona. Awal pandemi di bulan Maret 2020, ia menyarankan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi tauge sebagai penangkal virus Corona. Saya berpikir positif saat itu Tito Karnavian sedang mengaktualisasikan bakat terpendam yang dimiliki. Akhir Agustus, ia kembali memberikan paparan mengenai anatomi virus Corona. Saya tetap berpikir positif bahwa Tito Karnavian sangat berbakat di bidang mikrobiologi. Bila melihat tugas pokok dan fungsi Menteri Dalam Negeri, maka kedua statement tersebut bukan merupakan bidang pekerjaan Kementerian Dalam Negeri yang ia pimpin. Awal September, ia kembali mengeluarkan pernyataan agak membingungkan bagi sebagian besar masyarakat. Ia menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan otokrasi dan oligarki lebih efektif dalam menangani penyebaran Corona. Saya mesti berpikir positif kembali dengan statement Mendagri di a

Saat ini muncul resistensi terhadap ucapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani. Ia berharap bahwa masyarakat Sumatera Barat bisa mendukung negara Pancasila. Harapan Puan seolah meragukan dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap tegaknya Republik Indonesia. Terkait pernyataan Puan Maharani, saya menganggap ucapan Ketua DPR merepresentasikan kecemasan luar biasa dalam dirinya. Ia kini berada dalam kondisi traumatik menghadapi pilkada 2020. Kita ketahui bahwa pemilu legislatif 2019 merupakan masa suram PDIP di Sumatera Barat. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu legislatif 2019 sangat buruk. Sehingga, kader PDIP Sumatera Barat tidak ada yang duduk di DPR. Memori buruk di atas berhasil menutupi fakta sejarah tentang peran rakyat Sumatera Barat dalam memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia. Disebutkan dalam berbagai literatur sejarah bahwa banyak tokoh perjuangan bangsa banyak berasal dari  Sumatera Barat. Mohammad Hatta, Imam Bond

Cukup lama tidak terdengar kabarnya, kini Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, Fadjroel Rahman kembali mengeluarkan statement menarik. Pada intinya, ia menyebutkan bahwa influencer ialah jembatan komunikasi pemerintah ke rakyat. Subjek pada anak kalimat di atas merupakan sesuatu yang membuat saya tidak sependapat dengan Fadjroel, yaitu influencer . Bagi saya, influencer harus memiliki karakteristik utama :  inisiatif. Inisiatif merupakan kemauan yang timbul dari kesadaran diri untuk bertindak. Kesadaran diri  timbul karena ia memiliki kompetensi atau pengetahuan terhadap sesuatu. Influencer dengan inisiatif yang dimilikinya mampu membuat road map dalam mewujudkan keinginan. Ia mengetahui serangkaian langkah yang harus dilakukan agar gagasannya menjadi nyata. Influencer sejatinya merupakan pemilik gagasan dan majikan suatu pekerjaan. Bagi seorang influencer , keberhasilan dan keterwujudan pemikiran lebih penting daripada sekumpulan materi yang diperoleh.  Hal tersebut berbeda d

Relawan Jokowi - Ma'ruf Amin menyatakan bahwa akan ada reshuffle kabinet terhadap Nadiem Makarim, Erick Thohir dan Luhut Pandjaitan. Kedua menteri dan satu menteri koordinator tersebut akan dicopot dan digeser dari jabatan semula. Menyikapi statement relawan Jokowi-Ma'ruf tersebut, saya sama sekali tidak mempercayainya. Statement tersebut lebih mirip sebagai gosip murahan dalam infotainment . Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden telah mengakhiri kontestansi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Sehingga, relawan tidak lagi memiliki relevansi dalam memberikan informasi mengenai tugas presiden. Bila di kemudian hari pernyataan statement tentang reshuffle terhadap tiga menteri dan satu menteri koordinator itu benar, hal tersebut merupakan kekacauan birokrasi di lembaga kepresidenan. Tidak seharusnya informasi reshuffle disampaikan oleh relawan kampanye pemilihan presiden. Informasi awal reshuffle masih mungkin bisa di